Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi seringkali meninggalkan luka mendalam, tidak hanya pada korban, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dalam kondisi ini, kehadiran negara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) menjadi sangat penting.   Dinas PPPA tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi hadir sebagai “Ibu” bagi korban kekerasan perempuan dan anak di daerah. Sebagaimana seorang ibu yang melindungi, merawat, dan mendengarkan keluh kesah anaknya, Dinas PPPA menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan rasa aman bagi korban.   Sebagai “Ibu”, Dinas PPPA memiliki tanggung jawab untuk: Mendengar dengan empati setiap aduan yang datang, tanpa menghakimi. Memberikan perlindungan hukum dengan menghubungkan korban kepada aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum,...

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban moral sekaligus tanggung jawab sosial yang harus diemban bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi juga lembaga sosial dan keagamaan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi kelompok rentan ini.   Perempuan dan anak seringkali menjadi korban tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kondisi ini menuntut adanya langkah-langkah mitigasi yang serius, agar risiko kekerasan dapat ditekan semaksimal mungkin. Lingkungan sosial yang sehat akan berpengaruh besar terhadap berkurangnya potensi terjadinya kekerasan, sebaliknya lingkungan yang tidak terkontrol dapat memicu munculnya berbagai kerentanan baru.   Jam Malam Anak Sebagai Upaya Pencegahan dan Pendidikan   Salah satu upaya yang kini sedang digagas adalah penerapan jam malam bagi anak usia sekolah. Kebijakan ini diharapkan bukan hanya menjadi bentuk perlindungan ...

TELAAHAN STAF PADA INSTANSI PEMERINTAH Dikalangan para pegawai pemerintahan daerah telaahan staf merupakan naskah dinas yang sangat familiar. Hampir setiap hari pegawai pemerintahan daerah yang bertugas di masing-masing Satuan Kerja Perangkkat Daerah (SKPD) berurusan dengan telaahan staf.  Berbeda dengan surat biasa, telaahan staf adalah sebuah naskah dinas yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, sebuah telaahan staf baru diperlakukan sebagai sebuah dokumen yang dapat dipertanggungjawaban atau menjadi alat bukti yang otentik dari suatu keputusan/kebijakan setelah mendapat disposisi dari pejabat pengambil keputusan final. Pengertian Telaahan Staf Telaahan staf adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang hanya berlaku untuk internal organisasi. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010, didefinisikan bahwa telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis. Jenis...