TELAAHAN STAF PADA INSTANSI PEMERINTAH Dikalangan para pegawai pemerintahan daerah telaahan staf merupakan naskah dinas yang sangat familiar. Hampir setiap hari pegawai pemerintahan daerah yang bertugas di masing-masing Satuan Kerja Perangkkat Daerah (SKPD) berurusan dengan telaahan staf.  Berbeda dengan surat biasa, telaahan staf adalah sebuah naskah dinas yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, sebuah telaahan staf baru diperlakukan sebagai sebuah dokumen yang dapat dipertanggungjawaban atau menjadi alat bukti yang otentik dari suatu keputusan/kebijakan setelah mendapat disposisi dari pejabat pengambil keputusan final. Pengertian Telaahan Staf Telaahan staf adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang hanya berlaku untuk internal organisasi. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010, didefinisikan bahwa telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis. Jenis...

Seiring dengan perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia, khususnya dalam hal Katalog Elektronik (e-Katalog), para penyedia barang dan jasa wajib mengikuti regulasi serta prosedur terbaru yang ditetapkan oleh lembaga terkait, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Salah satu inovasi terbaru adalah penggunaan sistem INAPROC (Indonesia Procurement) yang diperkenalkan untuk mempermudah proses pengadaan. Artikel ini akan membahas pemberitahuan terkait penggunaan INAPROC bagi penyedia Katalog Elektronik pada versi terbaru, yaitu Katalog Elektronik V.6.   Apa itu INAPROC?   INAPROC adalah platform digital yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. INAPROC mengintegrasikan berbagai fitur yang mempermudah penyedia dan pengguna barang/jasa dalam menjalankan transaksi, serta...

Tenaga ahli anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memainkan peran yang sangat krusial dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan di daerah. Mereka bukan hanya pendukung teknis, tetapi juga penghubung antara masyarakat dan anggota dewan. Berikut adalah beberapa peran penting tenaga ahli dalam DPRD:   1. Penyediaan Data dan Informasi Tenaga ahli bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data serta informasi yang diperlukan oleh anggota DPRD. Mereka membantu dalam merumuskan kebijakan berdasarkan fakta dan statistik yang akurat, sehingga keputusan yang diambil lebih berlandaskan pada bukti.   2. Pengembangan Kebijakan Dalam proses pembuatan peraturan daerah, tenaga ahli berperan dalam menyusun draft peraturan serta mengkaji dampak dari kebijakan yang akan diterapkan. Mereka memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.   3. Pelaksanaan Riset Tenaga ahli melakukan riset mendalam m...